Gmpnews.id, Jakarta – Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) resmi bertransformasi menjadi Asosiasi Usaha Kecil, Mikro, dan Pedagang Kaki Lima Indonesia Merah Putih (APKLI Merah Putih). Perubahan tersebut merupakan salah satu hasil Munas VI APKLI-P yang digelar pada 25–27 Agustus 2026 di Asrama Haji Jakarta.
Transformasi organisasi tersebut sekaligus memperluas basis keanggotaan APKLI Merah Putih hingga mencakup sektor hulu, seperti petani, nelayan, pelaku home industry, serta berbagai kelompok usaha rakyat lainnya.
Ketua Umum/Formateur Terpilih DPP APKLI Merah Putih periode 2026–2031, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed., mengatakan perubahan organisasi membawa konsekuensi terhadap aspek legalitas dan administrasi kepengurusan di seluruh Indonesia.
Menurutnya, seluruh legalitas dan administrasi organisasi sebelumnya, termasuk Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPW provinsi, DPD kabupaten/kota, DPC kecamatan hingga pimpinan paguyuban, perlu dilakukan penataan kembali sesuai struktur organisasi APKLI Merah Putih.
“Momentum is gold. Momentum itu emas dan tidak akan datang dengan kondisi yang sama untuk kedua kalinya,” ujar Ali Mahsun di Jakarta, Minggu (30/8/2026).
Ali menegaskan, konsolidasi organisasi menjadi agenda prioritas setelah Munas VI. Ia menilai, penguatan struktur dari tingkat pusat hingga akar rumput harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ia mengatakan, pengalaman memimpin APKLI selama 15 tahun sejak terpilih dalam Munas IV di Semarang pada 2011 menjadi salah satu pijakan dalam melakukan pembenahan organisasi.
“Untuk memaksimalkan tata kelola potensi dan kekuatan ekonomi rakyat, khususnya PKL dan UKM yang sangat besar, keberadaan sumber daya manusia yang profesional, memiliki jejaring bisnis dan kapital, serta para tokoh bangsa dan masyarakat dalam kepengurusan APKLI Merah Putih merupakan hal yang mendasar dan strategis,” katanya.
Karena itu, lanjut Ali, percepatan konsolidasi kelembagaan dan infrastruktur organisasi mulai dari DPP hingga pimpinan paguyuban menjadi sebuah keniscayaan.
Sebagai langkah awal, pihaknya akan menerbitkan SK kepengurusan caretaker DPW provinsi dan DPD kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
“Segera kita lakukan rapat formateur untuk menetapkan kepengurusan DPP APKLI Merah Putih periode 2026–2031, kemudian segera didaftarkan ke Kementerian Hukum RI,” ujarnya.
Ali mengatakan, amanah Munas VI APKLI-P 2026 harus menjadi titik tolak bagi penguatan ekonomi rakyat Indonesia, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di sektor sandang, pangan, dan papan.
APKLI Merah Putih, kata dia, akan menggunakan strategi dan manajemen berbasis waktu untuk mempersiapkan organisasi menghadapi momentum bonus demografi Indonesia yang diproyeksikan mencapai puncaknya pada 2030.
“APKLI Merah Putih bergerak cepat menyongsong momentum besar rakyat dan bangsa Indonesia, yaitu puncak bonus demografi 2030,” katanya.
Dalam agenda tersebut, APKLI Merah Putih menyatakan akan mengawal dan mendukung sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Nelayan Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta program pembangunan tiga juta rumah rakyat.
Selain itu, APKLI Merah Putih menyiapkan sejumlah agenda kelembagaan, di antaranya pembentukan Tim Khusus Percepatan Pembentukan Badan Perekonomian UMKM RI, program MUPP (Modal Usaha Produktif dan Pendampingan), serta Yayasan Dana Sosial PKL UKM Indonesia.
Organisasi tersebut juga menargetkan pembangunan big data PKL dan UKM Indonesia dapat dirampungkan pada semester I 2028.
Sementara itu, pelantikan DPP APKLI Merah Putih periode 2026–2031 direncanakan berlangsung di Jakarta pada September–Oktober 2026.
Untuk agenda nasional berikutnya, Rakernas I dijadwalkan pada Januari 2027 bersamaan dengan puncak Hari Lahir (Harlah) ke-34 APKLI Merah Putih. Sedangkan Rapimnas I direncanakan berlangsung pada Juni 2027.
Ali Mahsun menegaskan, seluruh agenda tersebut diarahkan untuk membangun organisasi yang lebih profesional, solid, memiliki struktur kuat hingga tingkat akar rumput, serta mampu menjadi kekuatan ekonomi rakyat.
“Ini merupakan bagian dari ikhtiar membangun kekuatan ekonomi rakyat Indonesia sekaligus mempersiapkan PKL, UMKM, dan kelompok usaha rakyat menghadapi tantangan ekonomi nasional ke depan,” pungkas Ali Mahsun, yang selama ini dikenal sebagai Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI). (Sho/Syz08)
